Thursday , 17 April 2014
Breaking News

Reformasi PKK, Langkah Strategis Pemenuhan Hak-hak Perempuan

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK, adalah gerakan nasional yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, bahagia, sejahtera, maju, mandiri dan hidup dalam suasana harmonis yang dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Kepmendagri No. 53 tahun 2000 tentang gerakan PKK serta visi-misi PKK hasil Munes tahun 2000).

Perwujudan keluarga yang bahagia dan hidup dalam suasana yang harmonis yang antara lain seharusnya ditunjukkan dengan adanya relasi laki-laki dan perempuan yang setara dan adil gender inilah yang belum terlihat secara nyata diwujudkan oleh PKK. Kegiatan PKK yang cenderung memprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang spesifik perempuan yang selama ini banyak dilakukan sebagai penjabaran dari 10 program pokok PKK, justru dinilai sebagai bentuk kegiatan yang mengukuhkan pelabelan negative peran baku perempuan dimana dianggap hanya cocok berperan dalam wilayah domestic – rumah tangga (domestikasi perempuan). Kondisi ini menyebabkan keberadaan PKK belum mampu berfungsi sebagai agen perubahan yang melakukan upaya pelembagaan gender di institusi pemerintah sehingga sebagai dampaknya adalah minimnya actor perempuan pengambil keputusan di desa seprti misalnya Kepala Desa Perempuan, minimnya alokasi anggaran desa untuk perempuan, rendahnya kualitas pendidikan perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Pada keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sebetulnya ada celah atau peluang bagi PKK untuk tidak senantiasa terjebak dengan hanya focus pada 10 program pokok karena pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa rincian kegiatan dari program pokok PKK tersebut dapat dijabarkan oleh Tim Penggerak (Pengurus) PKK sesuai situasi kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat setempat. Dalam Kepmendagri ini juga tersurat tentang sumber pembiayaan kegiatan PKK yaitu antara lain dari: APBDes, APBDaerah, serta APBN. Namun, Kepmendagri ini masih banyak sisi kelemahannya antara lain masih  membakukan budaya patriarkhi dimana disebutkan bahwa yang berhak Tim Penggerak (Pengurus) PKK di masing-masing level (Nasional, Kabupaten/Kota, hingga Kecamatan) adalah para isteri pejabat.

Upaya untuk menempatkan PKK sebagai wadah perempuan yang bermakna dalam pemberdayaan perempuan, sebetulnya juga sudah mulai dirintis melalui kesepakatan pada Rapat Kerja Nasional Luar Biasa PKK di Bandung tanggal 31 Oktober – 02 November 2000 yang menetapkan visi dan misi PKK dengan menyebutkan adanya kesetaraan dan keadilan gender di lingkup keluarga dan masyarakat serta terpenuhinya hak-hak manusia seutuhnya (dalam misi PKK no.1).

Yang menjadi permasalahan, hingga saat ini penjabaran visi dan misi tersebut belum tertuang secara nyata dalam aksi konkret PKK. Berdasarkan pengalaman berprogram “Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Musrenbangdes melalui Penguatan PKK di Kabupaten Gunungkidul tahun 2009-2010”, menunjukkan bahwa: tidak/belum ada fungsi dan peran PKK yang sampai pada tataran mengakomodir kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan strategis perempuan, khususnya berkaitan dengan hak public perempuan. Menanggapi kondisi ini, maka didalam perjalanan program ini akhirnya muncul pembentukan Tim Advokasi Perempuan dan Anak (TAPA) yang berjuang agar eksistensi perempuan diakui, antara lain agar terbuka luas akses perempuan untuk menjadi aktor pengambil keputusan desa. Namun demikian, keberadaan TAPA ini kurang efektif bila tidak menjadi bagian dari peran dan fungsi PKK yang keberadaannya jelas-jelas diakui oleh pemerintah. Untuk itu dipandang perlu melakukan Reformasi PKK!

Program Reformasi PKK yang akan diterapkan di Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta – mencakup 5 kecamatan, masing-masing kecamatan mencakup 2 desa sehingga total ada 10 desa wilayah program – ini dimaksudkan sebagai model untuk menjadikan PKK sebagai institusi yang kredibel dalam artikulasi perjuangan gender di arus local desa lewat perluasan peran PKK untuk mendorong terwujudnya pelembagaan keadilan gender di desa, dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target MDGs di Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>