Tuesday , 29 July 2014
Breaking News

Gunungkidul Notes. SKP dan Perdais DIY : Kepemimpinan Perempuan Sudut Pandang Kearifan Lokal

YSKK. Gunungkidul, 26/03/2013. Banyak tafsir mengenai Kepemimpinan, begitu juga dengan Kepemimpinan Perempuan. Program Sekolah Kepemimpinan Perempuan  (SKP) yang diinisiasi oleh YSKK yang dalam beberapa hal telah diagendakan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, ternyata sambutan baik didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Apa yang menjadi kerisauan adalah, Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) dan bagaimana hubungannya dengan Kearifan Lokal dan secara struktur bagaimana pula mengaitkannya dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Tentang Keistimewaan DIY (Perdais). Diskursus ini mengemuka saat diskusi dalam Rapat Audiensi antara Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Surakarta dengan Pemkab Gunungkidul di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jum’at, 15 Maret 2013.

Menurut Budi Martono, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul bahwa konsep SKP yang diinisiasi oleh YSKK haruslah disesuaikan dengan konsep pendidikan yang berbasis kebudayaan, yang dalam hal ini sudah termaktub dalam Perdais DIY 2013.

Perdais sendiri memiliki lima dimensi dalam struktur konten anggarannya, di antaranya tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan daerah, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan. Dalam hal dimensi kebudayaan, Perdais DIY 2013 hanya mengatur secara implisit mengenai nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan di Yogyakarta, termasuk di seluruh kabupaten kota yang termasuk dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.

Berkaitan dengan SKP, tentu semua bersepakat bahwa tidak ada kontradiksi antara komitmen politik Pemerintah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dengan nilai-nilai timur yang ingin dipertahankan, karena semua sepakat bahwa emansipasi haruslah berdimensi religius, mental, dan spiritual yang berorientasi pada distribusi tugas antara perempuan dan laki-laki yang berkeadilan, baik distribusi tugas pada wilayah domestik maupun publik. /ryd/

***

Artikel ini bisa juga dibaca DISINI

Gunungkidul Notes. SKP dan Perdais DIY : Kepemimpinan Perempuan Sudut Pandang Kearifan Lokal

YSKK. Gunungkidul, 26/03/2013. Banyak tafsir mengenai Kepemimpinan, begitu juga dengan Kepemimpinan Perempuan. Program Sekolah Kepemimpinan Perempuan  (SKP) yang diinisiasi oleh YSKK yang dalam beberapa hal telah diagendakan untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, ternyata sambutan baik didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Apa yang menjadi kerisauan adalah, Sekolah Kepemimpinan Perempuan (SKP) dan bagaimana hubungannya dengan Kearifan Lokal dan secara struktur bagaimana pula mengaitkannya dengan Peraturan Daerah Propinsi DIY Tentang Keistimewaan DIY (Perdais). Diskursus ini mengemuka saat diskusi dalam Rapat Audiensi antara Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) Surakarta dengan Pemkab Gunungkidul di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Jum’at, 15 Maret 2013.

Menurut Budi Martono, Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul bahwa konsep SKP yang diinisiasi oleh YSKK haruslah disesuaikan dengan konsep pendidikan yang berbasis kebudayaan, yang dalam hal ini sudah termaktub dalam Perdais DIY 2013.

Perdais sendiri memiliki lima dimensi dalam struktur konten anggarannya, di antaranya tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan daerah, pertanahan, tata ruang, dan kebudayaan. Dalam hal dimensi kebudayaan, Perdais DIY 2013 hanya mengatur secara implisit mengenai nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan di Yogyakarta, termasuk di seluruh kabupaten kota yang termasuk dalam wilayah Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat.

Berkaitan dengan SKP, tentu semua bersepakat bahwa tidak ada kontradiksi antara komitmen politik Pemerintah dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dengan nilai-nilai timur yang ingin dipertahankan, karena semua sepakat bahwa emansipasi haruslah berdimensi religius, mental, dan spiritual yang berorientasi pada distribusi tugas antara perempuan dan laki-laki yang berkeadilan, baik distribusi tugas pada wilayah domestik maupun publik. /ryd/

***

Artikel ini bisa juga dibaca DISINI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>